Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Pendahuluan: Merdeka di Zaman Apa?
Agustus 2025. Delapan puluh tahun sudah bendera Merah Putih berkibar di tanah pertiwi, sebuah simbol kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata. Kita merayakannya dengan upacara, pawai, dan lomba panjat pinang. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan fisik ini, sebuah pertanyaan mendasar dan mendesak menggema di ruang-ruang sunyi kita, di hadapan layar gawai yang menyala: Apakah kita sudah benar-benar merdeka?
Pertanyaan ini bukan lagi tentang belenggu tentara asing atau cengkeraman kolonialisme di ladang dan pabrik. Pertanyaan ini menyasar sebuah ranah baru yang kini mendefinisikan cara kita hidup, berpikir, dan merasa: dunia digital. Transformasi teknologi yang kita elu-elukan sebagai gerbang kemajuan ternyata membawa serta bentuk-bentuk baru ketergantungan, kontrol, dan dominasi. Tanpa sadar, kita mungkin sedang terjebak dalam apa yang disebut sebagai “penjajahan digital.”
Buku ini adalah sebuah upaya untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan dalam konteks abad ke-21. Dengan pisau bedah interdisipliner—dari teologi, filsafat, hingga studi digital—kita akan membongkar ilusi kemajuan dan menyingkap mekanisme kekuasaan yang tersembunyi di balik algoritma. Ini adalah sebuah ajakan untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi warga digital yang berdaulat, yang mampu menata ulang paradigma kemerdekaan di tengah peradaban digital yang tak terelakkan. Perjuangan belum usai; ia hanya berpindah ke medan yang baru.
Bab 1: Makna Kemerdekaan: Dari Bambu Runcing ke Jempol Tangan
Secara etimologis, kata “merdeka” yang kita pekikkan setiap 17 Agustus berasal dari bahasa Sanskerta, maharddhika, yang bermakna “kaya, sejahtera, dan berkuasa.” Bagi para pendiri bangsa, kata ini adalah antitesis dari kondisi inlander yang terjajah, miskin, dan tak berdaya. Kemerdekaan adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, mengelola sumber daya alam sendiri, dan berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat di antara bangsa-bangsa lain. Perjuangannya adalah perjuangan fisik, merebut kembali tanah dan kebebasan.
Hari ini, makna kemerdekaan itu harus kita perluas. Perjuangan tidak lagi hanya soal teritorial fisik, tetapi juga teritorial data. Kedaulatan tidak lagi hanya soal batas negara, tetapi juga soal kontrol atas infrastruktur digital. Kekayaan tidak lagi hanya diukur dari hasil bumi, tetapi juga dari kemampuan mengolah informasi.
Kemerdekaan digital adalah kondisi di mana setiap individu dan bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk berekspresi secara otentik, kebebasan untuk berkarya dan berinovasi, tanpa didikte, dimanipulasi, atau dieksploitasi oleh kekuatan teknologi yang menindas. Jika kemerdekaan fisik direbut dengan bambu runcing, kemerdekaan digital diperjuangkan dengan literasi kritis—dengan jempol tangan yang tidak hanya menggulir tanpa berpikir, tetapi memilih, memilah, dan mencipta dengan kesadaran penuh.
Bab 2: Suara Para Bijak: Apa Kata Teolog dan Filsuf?
Untuk memahami belenggu tak kasat mata di era digital, kita perlu meminjam kacamata dari para pemikir besar. Mereka membantu kita melihat struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik kenyamanan teknologi.
Teologi Kebebasan Paul Tillich
Teolog eksistensialis Paul Tillich, dalam mahakaryanya The Courage to Be, mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukanlah sekadar ketiadaan paksaan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang ditopang oleh makna, tujuan, dan struktur nilai. Tanpa itu, kebebasan hanya akan menjadi kekosongan yang menakutkan, sebuah “kebebasan dari” tanpa adanya “kebebasan untuk”.
Dalam konteks digital, kita seolah memiliki kebebasan tak terbatas untuk berekspresi. Namun, di tengah banjir informasi dan hiburan instan, kita justru berisiko kehilangan makna. Ruang digital yang tanpa fondasi etis dan spiritual dapat menjerumuskan kita ke dalam keterasingan dan keputusasaan. Menurut Tillich, kemerdekaan sejati di era digital hanya bisa dicapai jika ia berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual yang membebaskan, yang memberi kita “keberanian untuk menjadi” diri kita yang utuh di tengah distraksi.
Filsafat Kekuasaan Michel Foucault
Berbeda dengan pandangan tradisional, filsuf Prancis Michel Foucault berargumen bahwa kekuasaan di era modern tidak selalu bekerja dengan cara menekan atau melarang (represif). Sebaliknya, ia bekerja secara halus dan produktif, membentuk perilaku kita melalui norma, pengetahuan, dan teknologi. Foucault menyebutnya “disiplin”—sebuah mekanisme kekuasaan yang membuat kita mengatur diri kita sendiri sesuai kehendak penguasa, tanpa perlu diancam.
Di dunia digital, algoritma adalah mekanisme disiplin yang paling kuat. Algoritma di media sosial, platform e-commerce, dan mesin pencari tidak hanya menyajikan konten, tetapi secara aktif membentuk selera, opini, dan bahkan keputusan kita. Ia menciptakan “gelembung filter” yang mengurung kita dalam pandangan yang seragam dan membuat kita merasa pilihan kita adalah murni milik kita, padahal telah diatur sebelumnya. Inilah bentuk kekuasaan yang paling efektif: kekuasaan yang tidak terasa seperti kekuasaan.
Kapitalisme Pengawasan Shoshana Zuboff
Jika Foucault membuka mata kita tentang mekanisme kuasa, Shoshana Zuboff menelanjanginya dalam konteks ekonomi. Dalam karyanya yang monumental, The Age of Surveillance Capitalism, Zuboff mengidentifikasi sebuah model ekonomi baru yang menjadi mesin penggerak raksasa teknologi. Model ini tidak lagi hanya menjual produk atau layanan, tetapi menjadikan pengalaman hidup manusia sebagai bahan baku gratis.
Setiap klik, setiap gesekan layar, setiap lokasi yang kita kunjungi, bahkan jeda saat kita ragu mengetik, semuanya adalah data yang dipanen. Data ini kemudian diolah untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku kita demi keuntungan komersial. Zuboff menyebutnya sebagai bentuk baru kolonialisme. Jika kolonialis zaman dulu merampas rempah-rempah dan hasil bumi, kolonialis digital merampas data pribadi kita. Kita menyerahkan “tanah” paling privat kita secara sukarela, ditukar dengan layanan “gratis” yang menyamarkan eksploitasi besar-besaran.
Bab 3: Dua Wajah Peradaban Digital
Tidak adil jika kita hanya melihat sisi gelapnya. Peradaban digital, seperti dewa Janus dari mitologi Romawi, memiliki dua wajah yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, ia adalah peluang emas. Teknologi digital memungkinkan kolaborasi global yang belum pernah terbayangkan. Seorang peneliti di Papua dapat bekerja sama dengan ilmuwan di Harvard. Seorang UMKM di desa dapat menjual produknya ke seluruh dunia. Informasi yang dulu dimonopoli segelintir orang kini terbuka lebar, memicu transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Efisiensi layanan publik, akses pendidikan, dan layanan kesehatan meningkat pesat.
Namun, di sisi lain, ia adalah tantangan besar. Banjir informasi melahirkan disinformasi dan hoaks yang meracuni ruang publik. Media sosial, yang dirancang untuk menghubungkan, justru seringkali memicu krisis identitas, kecemasan, dan adiksi. Algoritma yang sama yang menghubungkan kita dengan komunitas baru juga dapat menjebak kita dalam ekstremisme. Kita terhubung secara global, tetapi semakin terasing dari orang-orang di sekitar kita.
Di persimpangan inilah literasi digital kritis menjadi kompetensi wajib, sebuah sabuk pengaman untuk bernavigasi. Tanpa kemampuan untuk memilah, mengevaluasi, dan memahami konteks informasi, kita akan menjadi buih di lautan digital, terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas.
Bab 4: Penjajahan Digital: Kolonialisme Gaya Baru
Secara politik, Indonesia telah merdeka. Namun, secara digital, kita masih hidup dalam cengkeraman penjajahan gaya baru. Bentuknya lebih halus, tetapi dampaknya bisa sama merusaknya. Penjajahan ini beroperasi dalam beberapa level:
- Dominasi Infrastruktur: Jantung peradaban digital kita—layanan cloud, sistem operasi, mesin pencari, dan media sosial—hampir seluruhnya dikuasai oleh segelintir perusahaan teknologi raksasa global (Big Tech). Kita membangun “rumah” digital kita di atas “tanah” yang bukan milik kita.
- Eksploitasi Data: Data warga dan bahkan data strategis negara kita dipanen dan diolah di luar yurisdiksi nasional. Kita menjadi pemasok bahan mentah gratis untuk industri kecerdasan buatan (AI) negara lain, tanpa mendapatkan kontrol atau keuntungan yang sepadan.
- Ketergantungan Teknologi: Dari gawai yang kita gunakan hingga aplikasi yang kita andalkan, kita sangat bergantung pada produk dan sistem dari luar. Ketergantungan ini menciptakan posisi tawar yang sangat lemah dalam ekosistem digital global.
- Hegemoni Budaya: Algoritma yang dirancang di Silicon Valley menentukan tren apa yang kita lihat, musik apa yang kita dengar, dan bahkan standar kecantikan apa yang kita anut. Secara perlahan, narasi dan nilai-nilai lokal tergerus oleh hegemoni budaya global yang tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa.
Kombinasi dari semua ini menyebabkan apa yang disebut keterasingan digital (digital alienation). Meskipun kita merdeka, kita merasa tidak berdaya untuk mengontrol lingkungan digital kita sendiri. Ini adalah bentuk penjajahan yang tidak memerlukan senapan, cukup dengan syarat dan ketentuan yang kita setujui tanpa membacanya.
Bab 5: Merdeka Digital: Manifesto Kedaulatan Bangsa
Merdeka digital bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah agenda strategis yang harus diperjuangkan bersama. Ini bukan tentang menutup diri dari dunia, melainkan tentang berinteraksi dengan dunia dari posisi yang setara dan berdaulat. Berikut adalah pilar-pilar perjuangannya:
- Kedaulatan Data: Ini adalah fondasinya. Indonesia harus memiliki regulasi yang tegas untuk menjamin bahwa data warganya disimpan, diolah, dan diamankan di dalam yurisdiksi nasional. Data adalah sumber daya strategis bangsa di abad ke-21.
- Infrastruktur Mandiri: Kita perlu berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur digital lokal, mulai dari pusat data (data center), layanan cloud, hingga platform kecerdasan buatan (AI) dan sistem operasi nasional.
- Literasi Digital Kritis: Pendidikan digital harus menjadi bagian inti dari kurikulum nasional, dari SD hingga perguruan tinggi. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan cara menggunakan aplikasi, tetapi membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan etis di ruang digital.
- Etika Digital Berbasis Pancasila: Kita perlu merumuskan dan mempromosikan etika digital yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Bagaimana nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial kita terjemahkan dalam perilaku online?
- Keadilan Algoritmik: Harus ada mekanisme pengawasan publik terhadap algoritma yang digunakan dalam layanan publik dan sektor vital. Ini untuk memastikan sistem tersebut tidak bias, tidak diskriminatif, dan bekerja untuk kemaslahatan bersama.
Bab 6: Visi 2045: Peradaban Digital yang Inklusif dan Berkeadaban
Saat kita menatap Indonesia Emas 2045, kita harus membayangkan sebuah peradaban digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga manusiawi. Masyarakat digital yang kita cita-citakan adalah masyarakat yang:
- Inklusif: Teknologi tidak boleh memperlebar jurang kesenjangan. Peradaban digital yang merdeka memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, baik karena faktor ekonomi, geografis, gender, maupun disabilitas. Akses dan kesempatan harus merata untuk semua.
- Berkeadaban: Ruang digital kita harus menjadi cerminan nilai-nilai luhur bangsa. Ia harus menjadi tempat di mana dialog yang sehat dihargai, perbedaan dihormati, dan sopan santun dijunjung tinggi. Teknologi harus memperkuat kohesi sosial, bukan merusaknya.
- Moderat: Kita harus menghindari dua ekstremisme digital. Di satu sisi, radikalisme ideologis yang menyebar lewat hoaks dan ujaran kebencian. Di sisi lain, radikalisme pasar atau kapitalisme algoritmik yang mereduksi manusia menjadi sekadar target iklan. Jalan tengah yang moderat adalah kunci.
Visi ini menuntut kita untuk menempatkan manusia—martabat dan kesejahteraannya—sebagai pusat dari setiap inovasi teknologi.
Kesimpulan: Perjuangan Kemerdekaan Babak Baru
Delapan puluh tahun kemerdekaan adalah sebuah pencapaian luar biasa. Namun, refleksi di hari jadi ini menyadarkan kita bahwa perjuangan belum berakhir. Ia telah memasuki babak baru di medan digital yang kompleks. Kemerdekaan hari ini tidak lagi cukup didefinisikan oleh kedaulatan politik semata, tetapi harus diperluas menjadi kedaulatan teknologi dan data.
Momentum HUT ke-80 ini harus kita manfaatkan untuk melakukan langkah-langkah strategis:
- Pemerintah: Segera merampungkan dan mengimplementasikan kebijakan kedaulatan data nasional yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan publik.
- Akademisi dan Industri: Mendorong riset dan pengembangan teknologi lokal secara masif, menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri dan berdaya saing.
- Pendidik: Mengintegrasikan kurikulum literasi digital kritis di semua jenjang pendidikan untuk melahirkan generasi yang cerdas dan tangguh secara digital.
- Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama: Bersama-sama membangun fondasi etika publik digital, mempromosikan dialog yang sehat, dan menjadi garda terdepan melawan disinformasi.
Perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Mari kita rebut kembali kemerdekaan kita di dunia digital, demi mewujudkan peradaban Indonesia yang maju, adil, dan benar-benar berdaulat. Merdeka!
Glosarium
- Kedaulatan Digital: Hak penuh suatu negara untuk mengelola dan mengontrol infrastruktur, data, dan kebijakan teknologi digitalnya.
- Literasi Digital: Kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara kritis dan etis.
- Penjajahan Digital: Kondisi ketergantungan atau dominasi suatu negara oleh entitas teknologi asing dalam aspek infrastruktur, data, ekonomi, dan budaya digital.
- Surveillance Capitalism (Kapitalisme Pengawasan): Model ekonomi yang mengeksploitasi data pribadi pengguna sebagai bahan baku gratis untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku demi keuntungan.
- Etika Digital: Prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur yang mengatur perilaku individu, komunitas, dan institusi di dunia maya.
Daftar Pustaka
- Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage, 1995.
- Tillich, Paul. The Courage to Be. Yale University Press, 1952.
- Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, 2019.
- Rheingold, Howard. Net Smart: How to Thrive Online. MIT Press, 2012.
- UNESCO. Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines, 2013.
- Wahyudi, Agung. “Kedaulatan Digital Indonesia di Tengah Dominasi Big Tech,” Jurnal Politik Digital, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Kominfo. Indeks Literasi Digital Indonesia, 2024.
PROFIL PENULIS
Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Teolog | Wartawan Senior | Pegiat Media Digital Gerejawi
Dharma Leksana, S.Th., M.Si., adalah seorang teolog, wartawan senior, sekaligus pegiat komunikasi digital dalam konteks pelayanan gerejawi. Ia menyelesaikan studi Sarjana Teologi (S.Th.) di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Sosial (M.Si.) dengan spesialisasi pada media dan masyarakat.
Sebagai tokoh yang menjembatani antara dunia teologi, media digital, dan transformasi sosial, Dharma memiliki rekam jejak panjang dalam membangun komunikasi iman yang kontekstual, transformatif, serta responsif terhadap tantangan zaman digital.
Posisi dan Jabatan
- Pendiri & Ketua Umum – Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)
- Komisaris Utama – PT. Dharma Leksana Media Group (DHARMAEL)
- Direktur – PT. Berita Siber Indonesia Raya (PT BASERIN)
- Komisaris – PT. Berita Kampus Mediatama
- Komisaris – PT. Media Kantor Hukum Online
- CEO & Pendiri – Marketplace Tokogereja.com
- Ketua Umum – Yayasan Berita Siber Indonesia
- Direktur – PT. Untuk Indonesia Seharusnya
Kiprah Digital Gerejawi
Dharma merupakan pelopor dalam pendirian berbagai media digital Kristen yang kini aktif memberitakan, mengedukasi, serta memperjuangkan nilai-nilai iman dalam ruang digital, di antaranya:
- https://wartagereja.co.id
- https://beritaoikoumene.com
- https://teologi.digital
- https://marturia.digital
- …dan puluhan media lainnya yang bernaung di bawah PT DHARMAEL.
Karya-karya Buku Pilihan
- Mencari Wajah Allah di Belantara Digital: https://online.fliphtml5.com/syony/kqji/
- Jejak Langkah Misiologi Gereja Perdana: https://online.fliphtml5.com/syony/mjax/
- Agama, AI dan Pluralisme: https://online.fliphtml5.com/syony/ralp/
- Fenomenologi Edmund Husserl di Era Digital: https://online.fliphtml5.com/syony/ueqp/
- Yesus di Dunia Maya: https://online.fliphtml5.com/syony/orks/
- Algoritma Tuhan: Refleksi tentang Sang Programer Alam Semesta: https://online.fliphtml5.com/syony/tlwq/
- Buku Trilogi Kerajaan Allah Digital: https://online.fliphtml5.com/syony/uewb/
(→ Lihat daftar lengkap 40+ buku: LAMPIRAN atau tautan digital FlipHTML5)
Kutipan Penulis
“Misi Kekristenan hari ini tidak lagi sekadar berpijak pada altar, tetapi juga harus menjelajah algoritma; sebab Allah pun hadir di belantara digital.”
— Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Kontak & Jejak Digital
- Email: dharmaleksana@gmail.com
- Marketplace: https://www.tokogereja.com
- PWGI: https://www.pwgi.id
About the Author
